JAKARTA, KOMPAS.com – Keberlanjutan tidak lagi dapat dipandang sekadar sebagai upaya menjaga lingkungan atau memenuhi kewajiban regulasi.
Prinsip keberlanjutan perlu menjadi bagian dari strategi pembangunan nasional sekaligus strategi bisnis agar pertumbuhan ekonomi tetap berlangsung tanpa mengorbankan alam dan kesejahteraan masyarakat.
Pesan tersebut menjadi benang merah dalam LESTARI Summit 2026 yang digelar KG Media di Raffles Hotel Jakarta, Rabu (22/7/2026). Forum ini mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, organisasi internasional, akademisi, komunitas, dan media untuk membahas berbagai strategi dalam mempercepat transisi menuju pembangunan berkelanjutan.
Salah satu penekanan disampaikan Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu dalam sesi “Sustainability, Innovation, and the Future We Shape”.
Menurut Mari Elka, perusahaan perlu menjadikan keberlanjutan sebagai bagian dari strategi bisnis karena mampu meningkatkan efisiensi, memperluas akses pembiayaan, serta memperkuat daya saing di pasar global.
“Perusahaan tidak seharusnya menjalankan prinsip keberlanjutan hanya untuk memenuhi regulasi atau sekadar compliance,” ujar Mari Elka.
Ia menjelaskan bahwa standar keberlanjutan semakin menentukan kemampuan perusahaan untuk memasuki pasar ekspor. Kejelasan asal-usul produk, penggunaan energi bersih, hingga pemenuhan standar lingkungan telah berkembang menjadi bagian dari persyaratan perdagangan internasional.
Menurut Mari Elka, pembangunan ekonomi dan keberlanjutan bukan dua tujuan yang saling bertentangan. Sebaliknya, pertumbuhan yang mengabaikan lingkungan berisiko menurunkan produktivitas akibat kerusakan modal alam dan meningkatnya polusi.
Kelompok masyarakat miskin dan rentan juga menjadi pihak yang paling terdampak oleh perubahan iklim. Karena itu, keberlanjutan perlu dipandang sebagai investasi jangka panjang yang mampu menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru.
“Keberlanjutan tidak boleh dilihat sebagai beban bagi pembangunan, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang,” kata Mari Elka.
Indonesia, lanjutnya, memiliki modal besar untuk mewujudkan pertumbuhan hijau melalui keanekaragaman hayati, ekonomi berbasis alam, pasar karbon, serta sumber daya penyerap karbon. Potensi tersebut dapat berkembang menjadi keunggulan kompetitif apabila didukung transformasi yang menyeluruh.
Transformasi tersebut perlu diintegrasikan ke dalam sistem ekonomi, industri, investasi, dan pembangunan. Regulasi dan insentif juga perlu berjalan beriringan agar dunia usaha dan masyarakat dapat menjalankan perubahan secara konsisten.
Selain kebijakan, teknologi, pembiayaan inovatif, dan pengembangan sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam Green Growth Agenda. Langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja hijau yang didukung pendidikan, pelatihan, dan peningkatan keterampilan.
Pandangan Mari Elka sejalan dengan pembahasan pada sesi sebelumnya yang menghadirkan Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Febrian Alphyanto Ruddyard.
Dalam kesempatan tersebut, Febrian mengulas pentingnya penyelarasan kebijakan, ketahanan ekonomi, daya saing, serta kolaborasi lintas sektor untuk mendukung pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
Ia juga menyoroti berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan Indonesia melalui transisi menuju pembangunan berkelanjutan. Arah kebijakan dinilai menjadi salah satu fondasi untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tetap menjaga daya saing sekaligus memperhatikan aspek lingkungan.
Pembahasan mengenai arah pembangunan berkelanjutan juga diperkuat oleh UNDP Resident Representative in Indonesia Sara Ferrer Olivella.
Dalam sesi “Sustainability in a Changing World: How Can Indonesia Continue to Grow Today and Tomorrow? Nature Holds The Answer”, Sara menyoroti besarnya peluang Indonesia menciptakan nilai tambah dari kekayaan alam melalui inovasi, efisiensi, dan tata kelola yang baik.
Isu keberlanjutan turut dibahas dari sisi tata kelola perusahaan. Melalui sesi “Indonesia Sustainability Reporting Readiness: Compliance Trend, Next POJK, and Corporate Challenges”, para pembicara menekankan bahwa pelaporan keberlanjutan tidak cukup dipandang sebagai kewajiban administratif.
Sesi tersebut menghadirkan Kepala Direktorat Keuangan Berkelanjutan Otoritas Jasa Keuangan Joko Siswanto, Associate Director Climate Change and Sustainability Services EY Indonesia Ika Merdekawati, Executive Director Asosiasi Emiten Indonesia Gilman Pradana Nugraha, dan Direktur Utama PT WIKA Tirta Jaya Jatiluhur Rendy Ardiansyah.
Diskusi yang dimoderatori Member of Indonesian Society of Sustainability Professionals Akmal Budiman itu membahas perkembangan regulasi, kesiapan perusahaan, serta berbagai tantangan dalam penerapan pelaporan keberlanjutan.
Para pembicara menilai laporan keberlanjutan seharusnya mampu menunjukkan bagaimana perusahaan mengelola risiko, dampak, dan strategi bisnis jangka panjang. Dengan demikian, keberlanjutan tidak berhenti sebagai dokumen pelengkap, tetapi menjadi bagian dari pengambilan keputusan perusahaan.
Gagasan mengenai pentingnya mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam strategi pembangunan kemudian diperkaya oleh pengalaman Presiden Direktur PT ASI Pudjiastuti Marine Product, Susi Pudjiastuti.
Berbeda dengan Mari Elka yang membahas keberlanjutan dari perspektif kebijakan dan ekonomi nasional, Susi menunjukkan bagaimana prinsip tersebut dapat diterapkan secara nyata di tingkat daerah.
Dalam sesi “From Pangandaran to Sustainable Impact: Nature-Based Enterprise and Community Empowerment”, Susi mengangkat pengalaman membangun usaha di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.
Menurutnya, pembangunan harus dirancang untuk memperkuat ekonomi tanpa menghilangkan sumber daya alam maupun mata pencaharian masyarakat yang selama ini menjadi penopangnya.
“Jangan sampai pembangunan selalu identik dengan penggusuran, kerusakan, atau hilangnya sumber ekonomi lain,” ujar Susi.
Susi menceritakan bahwa perjalanan usahanya berawal dari perdagangan hasil pertanian lokal, seperti cengkih dan kapulaga. Kecintaannya terhadap laut kemudian membawanya mengembangkan usaha di sektor perikanan hingga mampu menjangkau pasar ekspor.
Menurutnya, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa kekayaan daerah dapat menjadi sumber pertumbuhan apabila dikelola sesuai karakter wilayah dan kebutuhan masyarakat.
Karena itu, pembangunan tidak cukup diukur berdasarkan nilai ekonomi yang dihasilkan, tetapi juga perlu mempertimbangkan kelestarian sumber daya alam, keberlanjutan usaha, serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
Susi mencontohkan perkembangan sektor pariwisata di Pangandaran yang membuka peluang bagi pelaku usaha, pekerja wisata, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Di sisi lain, Pangandaran juga memiliki sejarah panjang sebagai daerah perikanan dengan hasil laut yang pernah menjadi komoditas unggulan di pasar domestik maupun ekspor.
Menurut Susi, pariwisata dan perikanan tidak perlu dipertentangkan. Kedua sektor tersebut justru dapat berkembang secara berdampingan dan saling memperkuat selama ekosistem laut tetap terjaga.
“Pembangunan pariwisata bahari dan perikanan sebenarnya tidak saling bertentangan. Keduanya dapat berjalan bersama dan memberikan manfaat yang lebih besar,” katanya.
Ekosistem laut yang sehat akan menjaga hasil tangkapan nelayan sekaligus memperkuat daya tarik wisata kuliner Pangandaran. Dampaknya tidak hanya dirasakan nelayan, tetapi juga pedagang, pelaku kuliner, penyedia jasa wisata, hingga UMKM.
Dengan begitu, perekonomian daerah menjadi lebih tangguh karena tidak bergantung pada satu sektor saja.
Susi juga menyoroti kemampuan sumber daya perikanan untuk pulih apabila tekanan terhadap ekosistem laut dikurangi. Menurutnya, penghentian aktivitas yang merusak lingkungan perlu dibarengi dengan penyediaan alternatif mata pencaharian bagi masyarakat yang selama ini bergantung pada aktivitas tersebut.
“Perikanan merupakan sumber daya yang dapat pulih apabila aktivitas yang merusak dan penangkapan berlebihan dihentikan,” ujar Susi.
Dukungan dapat diberikan melalui kompensasi, penyediaan peralatan, maupun pengembangan sumber penghasilan baru yang tidak merusak lingkungan.
Melalui Pandu Laut Nusantara, organisasi yang didirikannya, Susi juga berupaya mendorong hadirnya berbagai pilihan kegiatan ekonomi yang tetap menjaga kawasan pesisir.
Menurut Susi, setiap pembangunan harus mempertimbangkan manfaat dan dampaknya secara menyeluruh. Nilai ekonomi suatu proyek perlu dihitung bersama potensi kerusakan lingkungan, hilangnya mata pencaharian masyarakat, risiko bencana, hingga biaya pemulihan yang mungkin muncul di kemudian hari.
Pangandaran sendiri memiliki beragam potensi, mulai dari pantai, pelabuhan, hutan, air terjun, wisata bahari, industri lokal, UMKM, hingga kerajinan masyarakat.
Seluruh potensi tersebut perlu dipandang sebagai satu ekosistem yang saling berkaitan sehingga pembangunan pariwisata, penguatan perikanan, pelestarian alam, dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan beriringan.
Selain kedua tokoh tersebut, LESTARI Summit 2026 juga menghadirkan berbagai diskusi mengenai pembangunan berkelanjutan dari beragam perspektif.
Pada sesi “Unlocking Indonesia Nature-Based Economy Potential”, Roikhanatun Nafi'ah, Matt Danalan Saragih, dan Gita Syahrani membahas peluang pengembangan ekonomi berbasis alam melalui ekonomi biru, ekonomi hijau, pelestarian biodiversitas, serta usaha berbasis masyarakat.
Pembahasan kemudian berlanjut pada sesi “Transforming Systems, Empowering Communities”. Sesi tersebut menghadirkan Account Director AWS Indonesia Usman Niandinta, Senior Vice President Sustainability TBS Energi Utama Triana Krisandini, Corporate Secretary PT Pertamina (Persero) Arya Dwi Paramita, dan Founder Rock in Celebes Hardiansyah Putra Siji.
Para pembicara mengulas pemanfaatan teknologi cloud, transformasi bisnis rendah karbon, pemulihan masyarakat pascabencana, hingga pola konsumsi yang lebih bertanggung jawab.
Rangkaian summit ditutup melalui sesi “The Next Chapter After 2030: Indonesia's Role in a Regenerative World” yang dibawakan Founder dan Chairman Foreign Policy Community of Indonesia Dino Patti Djalal.
Dalam sesi tersebut, Dino membahas dinamika global serta peluang Indonesia mengambil peran dalam membentuk agenda pembangunan regeneratif setelah 2030.
Vice President Sustainability KG Media Wisnu Nugroho mengatakan, LESTARI Summit 2026 tidak hanya menjadi ruang bertukar gagasan, tetapi juga diharapkan mampu melahirkan ide, koneksi, dan komitmen baru untuk mendorong keberlanjutan.
Menurutnya, keberlanjutan harus diwujudkan melalui keputusan, kebijakan, operasional bisnis, komunitas, hingga cara bekerja sehari-hari.
Pada kesempatan tersebut, KG Media juga memperkenalkan Impact Report KG Media Lestari pertama. Laporan tersebut menjadi langkah awal perusahaan dalam mendokumentasikan, memahami, mengukur, dan mengembangkan dampak operasional sekaligus memperkuat komitmen terhadap keberlanjutan.
Setelah rangkaian summit berakhir, acara dilanjutkan dengan malam penganugerahan LESTARI Awards 2026. Penghargaan tersebut diberikan kepada perusahaan dan organisasi yang dinilai berkontribusi dalam mendorong praktik environmental, social, and governance (ESG) serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Penyelenggaraan LESTARI Summit 2026 didukung PT Astra International Tbk (Astra), PT PLN (Persero), Amazon Web Services (AWS) bersama PT Innovation Cloud Services (ICS), PT WIKA Tirta Jaya Jatiluhur, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, serta PT Toba Bara Sejahtra (TBS) yang bersama-sama mendorong kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat penerapan praktik keberlanjutan di Indonesia.
