Transisi energi Indonesia tidak bisa lagi ditunda karena ketergantungan pada energi fosil, terutama batu bara, berisiko menghambat investasi energi terbarukan sekaligus menekan daya saing industri Indonesia di pasar global.
Di tengah meningkatnya tuntutan dekarbonisasi di Asia dan munculnya aturan perdagangan berbasis emisi, Indonesia perlu mempercepat pembenahan kebijakan, infrastruktur, investasi, dan eksekusi proyek energi bersih.
Indonesia sebenarnya memiliki modal besar untuk menjalankan perubahan tersebut.
Potensi energi surya, panas bumi, air, angin, dan bioenergi tersedia dalam jumlah besar. Pemerintah juga telah menetapkan berbagai target energi terbarukan dan membuka ruang bagi investasi swasta.
Namun, potensi yang besar belum otomatis menghasilkan pemanfaatan yang besar.
Tantangan kebijakan, harga energi, jaringan listrik, pembiayaan, hingga kesiapan proyek membuat perkembangan energi terbarukan masih berjalan lebih lambat dibandingkan kebutuhan.
Transisi Energi Indonesia Masih Menghadapi Tantangan Besar
Komitmen politik terhadap energi bersih sebenarnya sudah berulang kali disampaikan.
Pada KTT G20 2024, Presiden Prabowo Subianto bahkan menyampaikan rencana untuk menghentikan seluruh pembangkit listrik berbasis bahan bakar fosil dalam 15 tahun sekaligus meningkatkan penggunaan energi terbarukan.
Namun, arah tersebut kemudian menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Pemerintah menyampaikan bahwa penghentian pembangkit listrik tenaga batu bara secara penuh dalam 15 tahun belum dapat dilakukan karena mempertimbangkan kondisi ekonomi.
Kebijakan energi nasional yang diterbitkan pada September 2025 juga menunda target porsi energi terbarukan 23% dari 2025 menjadi 2030.
Dalam RUPTL 2025–2034, Indonesia masih merencanakan tambahan kapasitas pembangkit non-terbarukan sebesar 16,6 GW hingga 2034.
Di sisi lain, energi terbarukan direncanakan menyumbang sekitar 61% dari tambahan kapasitas atau sekitar 42,6 GW.
Angka tersebut menunjukkan adanya perubahan arah, tetapi tantangan terbesar terletak pada bagaimana rencana tersebut benar-benar diwujudkan.
Baca Juga: Kota Masa Depan Tanpa Emisi dan Peran Energi Terbarukan dalam Menguranginya
Mengapa Batu Bara Masih Sulit Ditinggalkan?
Salah satu persoalannya adalah kebijakan yang membuat batu bara relatif murah.
Domestic Market Obligation (DMO), misalnya, menetapkan batas harga batu bara untuk pembangkit listrik. Ketika harga batu bara global meningkat, sebagian beban biaya dapat bergeser kepada produsen batu bara.
Kondisi tersebut membuat pembangkit listrik tenaga uap tetap menarik secara ekonomi. Sebaliknya, energi terbarukan harus bersaing dengan harga listrik yang telah terdistorsi oleh kebijakan tersebut.
Persoalan lain muncul dari model pembelian listrik. Pengembang pembangkit listrik swasta atau independent power producer (IPP) pada dasarnya menjual listrik kepada PLN melalui kontrak tertentu.
Jika tarif dan mekanisme pengadaan tidak memberikan ruang yang cukup untuk menutup biaya proyek dalam jangka panjang, investasi energi terbarukan menjadi kurang menarik.
Potensi Besar Belum Berarti Eksekusi Cepat
Indonesia memiliki sumber daya energi bersih yang sangat besar. Potensi teoritis energi surya bahkan diperkirakan mencapai lebih dari 3.000 GW. Namun, kapasitas terpasang PLTS masih sekitar 1,49 GW.
Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan transisi energi Indonesia bukan semata-mata kekurangan sumber daya atau teknologi.
Tantangannya juga terletak pada eksekusi, koordinasi, pembiayaan, dan kemampuan menghubungkan berbagai pihak dalam ekosistem energi.
Hal ini juga terlihat pada panas bumi. Indonesia memiliki potensi lebih dari 20 GW, tetapi pemanfaatannya baru sekitar 2 GW. Artinya, masih terdapat ruang yang sangat besar untuk mengembangkan energi bersih sekaligus menciptakan aktivitas ekonomi baru.
Jaringan Listrik Menjadi Bagian Penting
Tantangan tidak berhenti pada pembangunan pembangkit. Banyak sumber energi terbarukan berada jauh dari pusat konsumsi listrik.
Sementara itu, jaringan transmisi dan distribusi di sejumlah wilayah belum sepenuhnya mampu menyalurkan energi tersebut secara optimal.
Karena itu, membangun pembangkit saja tidak cukup. Indonesia juga membutuhkan investasi pada jaringan transmisi, distribusi, sistem penyimpanan energi, dan teknologi pengelolaan listrik agar energi terbarukan dapat digunakan secara maksimal.
Mengapa Transisi Energi Indonesia Penting bagi Asia?
Perubahan sistem energi Indonesia tidak berdiri sendiri. Negara-negara Asia juga menghadapi tekanan untuk menurunkan emisi sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi.
India, misalnya, menggunakan mekanisme lelang energi terbarukan dalam skala besar untuk memberikan kepastian kepada investor.
Afrika Selatan juga menunjukkan bahwa energi terbarukan dapat menjadi semakin kompetitif melalui kebijakan dan mekanisme pengadaan yang tepat.
Bagi Indonesia, tekanan juga datang dari pasar internasional. EU Battery Passport dan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) menunjukkan bahwa jejak karbon semakin berpengaruh terhadap perdagangan global.
Hal ini penting bagi Indonesia karena industri, seperti nikel, baja, besi, dan semen memiliki hubungan erat dengan energi berbasis batu bara.
Jika standar karbon semakin ketat, produk dengan intensitas emisi tinggi berpotensi menghadapi biaya tambahan atau kehilangan daya saing di pasar ekspor.
Dengan demikian, transisi energi bukan hanya persoalan lingkungan. Ini juga berkaitan dengan investasi, industri, perdagangan, lapangan kerja, dan posisi Indonesia dalam rantai pasok global.
Energi Terbarukan Membutuhkan Kolaborasi
Percepatan energi bersih membutuhkan keterlibatan pemerintah, PLN, investor, pengembang, industri, dan masyarakat.
Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) juga menegaskan pentingnya peran sebagai mitra strategis pemerintah untuk mendorong pengembangan energi terbarukan.
Menurut METI, berbagai proyek seperti tenaga surya, bioenergi, bio-CNG, biogas, bioetanol, dan panas bumi menunjukkan bahwa energi bersih semakin menjadi bagian penting dari agenda nasional.
Namun, seperti disampaikan METI, perencanaan perlu dilanjutkan dengan eksekusi. Tanpa implementasi proyek yang konsisten, target energi terbarukan akan sulit tercapai.
Baca Juga: Green Hydrogen: Potensi, Manfaat, dan Perkembangannya di Indonesia
TBS Ikut Mendorong Aksi Nyata Transisi Energi
Sektor swasta memiliki peran penting dalam menjembatani kebutuhan tersebut. TBS merupakan salah satu perusahaan yang memperluas portofolionya ke sektor energi terbarukan melalui berbagai proyek pembangkit listrik ramah lingkungan.
Pada 2020, melalui anak perusahaan PT Toba Bara Energi (TBAE), TBS mengakuisisi PT Adimitra Energi Hidro (AEH), pengembang PLTM 2x3 MW di Lampung.
TBS juga mengakuisisi PT Bayu Alam Sejahtera (BAS) yang menjajaki potensi tenaga angin di Nusa Tenggara Timur.
Proyek AEH kemudian mencapai Commercial Operation Date (COD) pada 22 Januari 2025 dengan kapasitas 6 MW.
Pembangkit listrik tenaga mini hidro ini menghadirkan pasokan energi bersih sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan akses listrik, dan pelestarian lingkungan.
Selain itu, TBS juga mengembangkan PLTS Terapung Tembesi di Batam dengan kapasitas 46 MWp. Proyek ini telah mencapai financial closing pada 2024 dan ditargetkan beroperasi komersial penuh serta terhubung dengan jaringan listrik nasional pada 2026.
Proyek tersebut tidak hanya ditujukan untuk menghasilkan listrik bersih.
PLTS Terapung Tembesi juga diharapkan membantu mengurangi emisi karbon, memperbaiki kualitas udara lokal, menciptakan lapangan kerja hijau, serta mendorong alih teknologi dan kolaborasi dengan masyarakat.
Di tengah perubahan kebijakan energi di Asia dan meningkatnya standar emisi global, menunda perubahan hanya akan memperbesar biaya penyesuaian di masa depan.
Karena itu, langkah seperti yang dilakukan TBS melalui pengembangan PLTM Sumberjaya dan PLTS Terapung Tembesi menjadi bagian penting dari upaya mengubah potensi energi bersih Indonesia menjadi aksi nyata.
